Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Abstract
ABSTRACT
Indonesia's economic conditions have begun to show recovery since the Covid-19 pandemic, which was marked by growth in the realization of state revenues, especially from Income Tax Revenue Article 21. This was caused by an increase in employment opportunities and improved wages. However, the complexity of the PPh Article 21 calculation scheme, which reaches 400 variations, makes it difficult to understand for employers and income recipients. This research aims to describe the simplified calculation of PPh Article 21 rates through the issuance of new regulations, namely Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. The results of this research provide a clear picture of the effects of this regulation and provide recommendations for successful implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, so that the PPh 21 tax target can be fulfilled and income tax calculations for individual taxpayers can run effectively
Keywords: PP 58 Tahun 2023, Income Tax 21, Income Tax Rate, TER
ABSTRAK
Kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan pemulihan sejak terjadinya pandemi covid-19 yang ditandai oleh pertumbuhan realisasi penerimaan negara, khususnya dari Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh peningkatan lapangan pekerjaan dan perbaikan upah. Namun, kompleksitas dalam skema perhitungan PPh Pasal 21 yang mencapai 400 variasi membuat sulit dipahami bagi pemberi kerja dan penerima penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan perhitungan penyederhanaan tarif PPh Pasal 21 melalui penerbitan aturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang efek dari peraturan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk kesuksesan implementasi PP 58 Tahun 2023 sehingga target pajak PPh 21 dapat terpenuhi dan perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dapat berjalan efektif
Kata kunci: PP 58 Tahun 2023, PPh 21, Tarif Pajak Penghasilan, TER
References
Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, 5(1). https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034
Creswell, John W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fitriya. (2024). PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Mekari Klik Pajak. https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
Kementerian Keuangan. (2024). Pemberlakukan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak Menambah Beban Pajak Baru. Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemberlakukan-Tarif-Efektif-PPh-Pasal-21
Khairizka, P. N. (2023). Lapangan Kerja dan Gaji Karyawan Meningkat, Pemerintah Kejar Target PPh 21. Pajakku.Com.
Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif? Owner, 6(1), 709–721. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
Natalia, T. (2023). Segini Uang Pajak Warga RI Selama 2023. CNBC Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950, Pub. L. No. 101, Kementerian Keuangan 4 (2016). https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Pribadi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112, Pub. L. No. 168, Kementerian Keuangan 69 (2023). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023PMKeuangan168.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tentang Bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 807, Pub. L. No. 90, 1 (2020). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/4dd3bd2d-a614-4f51-9851-d6d8cd4c9e03/90~PMK.03~2020Per.pdf
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo, 25 (2023). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e47c3fc4-a912-4bf1-bcad-335fee3f71f8/2023pp058.pdf
Riningsih, D., Sari, N., Andriyani, N., Muhammad, B., Retno, Y., Yasri, K., Suparna, T., Rida, W., Ratih, R., Nuramalia, K., Kartika, H., Putri, P., Ngurah, G., Arya, I., Nyoman, A. I., Yasa, P., Santoso, R., & Ismawati, K. (2023). Manajemen Perpajakan Strategi dan Implementasi (Suwandi (ed.); Cetakan Pe). Eureka Media Aksara.
Sabila, A. N. (2023). Diskusi Perkembangan Proyek PSIAP. Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu RI.
Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). Jurnal Locus Delicti, 2(1), 24–35. https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456
Tenggara Strategics. (2023). Ringkasan Kebijakan Potensi Ketidakadilan dalam Rancangan Simplifikasi PPh Pasal 21. Tenggara Strategics. https://asset.tenggara.id/assets/source/file-research/Ringkasan Kebijakan PPh Pasal 21.pdf
Theodora, A. (2024). Formula Baru Tarif PPh 21 Tidak Menambah Beban Pajak Pekerja. Kompas. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/08/formula-baru-tarif-PPh-21-tidak-menambah-beban-pajak-pekerja
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Pub. L. No. 36, 43 (2008). https://peraturan.go.id/files/uu36-2008bt.pdf
Undang-Undang Negara Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Pub. L. No. 7, 224 (2021). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf
Winarno, B. (2014). Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus (Cetakan 2). CAPS.
Winarto, Y. (2024). Kemenkeu Klaim Skema Tarif Efektif PPh 21 Tidak Membebani Wajib Pajak. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-klaim-skema-tarif-efektif-PPh-21-tidak-membebani-wajib-pajak
Abstract view : 385 times
PDF Views : 317 times
