MENGUKUR PERKEMBANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)
MENGUKUR PERKEMBANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)
Abstract
Abstract
The development of Regional Original Revenue Revenue (PAD) of West Nusa Tenggara (NTB) Province seen from the development of targets and realization in 2014-2018 an average of 102.72%, Local Own Revenue (PAD) to the 2014 Regional Budget (APBD) - 2018 an average of 36.18% is included in the Consultative or moderate pattern where the intervention of the central government begins to decrease because the approach is less capable of implementing regional autonomy and development, and in the aspect of growth in the realization of Regional Original Revenue (PAD) an average of 14, 87% from 2014-2018.
The Provincial Government of West Nusa Tenggara (NTB) is expected to strive to further increase Regional Original Income (PAD) by optimizing all revenue instruments that have not contributed positively, as stipulated in the provisions or regulations relating to regional revenues in the context of implementing regional autonomy, realizing The level of independence in the implementation of regional autonomy is a must for local governments in encouraging the process of accelerating the development of West Nusa Tenggara (NTB) Province
Keywords: Development PAD to words APBD
References
Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
Deddy dan Solihin, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Edgar dan Zainudin, 2013, Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul, 2004, Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
Harun, 2004, Analisis Ketersediaan Dana Pembangunan Daerah, BPEF, Yogyakarta.
Ismail, Tjip, 2005, Pengantar Pajak Daerah di Indonesia, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
Abstract view : 329 times
PDF Views : 277 times
